Referensinews.com – Lonjakan kasus HIV di Kota Bandar Lampung mendapat perhatian Komisi IV DPRD, yang menekankan kondisi ini tidak boleh dianggap biasa.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Asroni Paslah menyatakan, lonjakan HIV adalah peringatan serius bagi tata kelola kesehatan masyarakat.
“Tingginya angka kasus HIV ini tidak boleh dinormalisasi. Ini alarm keras bagi kita semua. Pemerintah daerah harus menjawabnya dengan langkah yang luar biasa, bukan sekadar rutinitas program,” tegasnya.
Ia menekankan penanganan HIV/AIDS tidak cukup dengan sosialisasi formalitas, tetapi memerlukan strategi preventif, deteksi dini, dan kesinambungan terapi ARV.
“Kami di Komisi IV akan memperketat fungsi pengawasan. Program penanggulangan HIV/AIDS harus benar-benar berjalan efektif. Anggaran yang ada harus tepat sasaran, terutama pada aspek pencegahan dan layanan,” ujarnya.
Asroni mengingatkan pengendalian HIV/AIDS bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi harus melibatkan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, dan komunitas.
“Ini tanggung jawab kolektif. Harus ada integrasi kebijakan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Edukasi di sekolah, pembinaan di masyarakat, sampai penguatan komunitas harus berjalan seiring,” katanya.
Komisi IV berkomitmen mendorong kebijakan daerah yang adaptif dan progresif sekaligus mengawal efektivitas anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan kebijakan dan perlindungan kemanusiaan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Kita harus tegas dalam strategi dan kebijakan, tetapi tetap humanis terhadap ODHA. Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk menstigma,” tegasnya lagi.
Asroni mengajak masyarakat memandang HIV/AIDS sebagai persoalan kesehatan publik, bukan persoalan moral semata.
“Jangan kita melihat ini dengan kacamata moralistik. Ini soal literasi, empati, dan pencegahan. Kalau kita abai hari ini, beban sosial, ekonomi, dan kesehatan di masa depan akan jauh lebih berat,” pungkasnya.
Komentar