Referensinews.com – Kinerja pembangunan Kota Bandar Lampung sepanjang 2025 dinilai menunjukkan perkembangan positif di sejumlah sektor strategis. Namun, DPRD Kota Bandar Lampung turut memberikan catatan serius terhadap rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai sekitar 64 persen dari target yang ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 yang digelar, Senin (4/5/2026).
LKPJ tersebut disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Anggota Panitia Khusus (Pansus), Heti Friskatati, menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat evaluasi capaian pembangunan selama tahun 2025, termasuk perkembangan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
Menurut Heti, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,97 persen,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 7,91 persen pada 2024 menjadi 7,53 persen di tahun 2025. Kondisi tersebut dinilai sebagai tanda pemulihan ekonomi yang cukup baik, terutama dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan terbukanya lapangan kerja.
Meski demikian, DPRD menyoroti capaian PAD yang dinilai masih jauh dari target. Dari target sebesar Rp1,5 triliun, realisasi PAD hanya mencapai Rp966,99 miliar atau sekitar 64,23 persen.
“Dari target sebesar Rp1,5 triliun, realisasi PAD tercatat hanya mencapai Rp966,99 miliar atau sekitar 64,23 persen,” kata Heti.
Pansus DPRD meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung memperbaiki pengelolaan sumber PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Selain itu, penetapan target pendapatan juga diminta lebih realistis dan berbasis data yang akurat.
Dalam rekomendasinya, DPRD juga menyoroti sejumlah sektor prioritas pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama, termasuk upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan layanan kesehatan di RSUD Dr. Adit Soekardjo.
Persoalan banjir juga menjadi sorotan. Pansus meminta pemerintah daerah memperkuat pembangunan sistem drainase sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar ikut menjaga infrastruktur kota.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memperluas program penanggulangan pengangguran, salah satunya melalui pelatihan kerja bagi tenaga kerja pemula. Pansus turut mengapresiasi pembangunan gedung balai latihan kerja yang dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang tata kelola keuangan, DPRD mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap dapat dipertahankan.
“Agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dipertahankan, Pemerintah Kota diminta untuk terus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Sebagai penutup, Heti Friskatati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung atas berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2025. Ia juga berterima kasih kepada seluruh anggota pansus yang telah menyusun rekomendasi demi mendorong pembangunan Kota Bandar Lampung ke arah yang lebih baik. (adv)
Komentar