Isu Revisi Sistem Pilkada Mencuat, DPRD Bandar Lampung Minta Efisiensi Jangan Kurangi Hak Rakyat

Referensinews.com – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD memantik tanggapan Anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Hendra Mukri.

Selain duduk di legislatif, ia yang juga menjabat Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung dan menyatakan masih menunggu arahan pusat.

Hendra menegaskan kader di daerah akan mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai.

“Kami tentu mengikuti apa yang diputuskan DPP. Kalau itu dianggap paling baik untuk masa depan demokrasi, ya itu yang akan kami pegang,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya mengikuti beberapa pemilu, ia menilai sistem pemilihan langsung membawa konsekuensi biaya politik yang terus meningkat.

“Setiap periode, ongkosnya tambah mahal. Banyak pemilih melihat calon dari seberapa besar yang bisa mereka dapat, bukan lagi dari kualitas gagasannya,” ungkap Hendra.

Ia menyebut kondisi tersebut membuka ruang transaksi dan potensi kecurangan yang semakin besar dalam kontestasi.

Meski begitu, Hendra menilai pandangan pihak yang mendukung pemilihan lewat DPRD juga patut dipertimbangkan.

Menurutnya, kelompok tersebut berargumen demokrasi tetap berjalan karena rakyat telah diwakili legislatif sesuai sila keempat Pancasila.

“Kami di daerah merasa ini harus dikaji lebih matang. Jangan sampai langkah efisiensi justru mengurangi hak masyarakat,” tambahnya.

Terkait posisi partainya di Koalisi Indonesia Maju Plus, ia mengaku belum menerima instruksi khusus mengenai arah revisi aturan pemilu.

Hendra menyebut sempat mendengar adanya pertemuan ketua umum partai koalisi tanpa melibatkan Demokrat sehingga perkembangan resminya belum jelas.

“Di DPC belum ada pembahasan. Kami juga tahunya dari pemberitaan. Yang pasti, pegangan kami tetap pernyataan Ketum dan DPP,” tegasnya.

Ia juga menyinggung isu mahar politik yang kerap dikaitkan dengan Pilkada dan memastikan praktik tersebut tidak berlaku di internal Demokrat.

“Yang penting bukan soal dipilih langsung atau lewat DPRD, tapi bagaimana melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan karena urusan transaksional,” pungkasnya.