Referensinews.com – Ketidakjelasan kuota program umroh gratis masih menyelimuti Kota Bandar Lampung meski APBD tahun anggaran 2026 telah disahkan lebih dari sebulan lalu.
DPRD Kota Bandar Lampung mengaku belum memegang angka pasti jumlah masyarakat yang akan diberangkatkan melalui program tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Misgustini, menyampaikan hingga awal Januari 2026 belum ada pembahasan lanjutan terkait rincian penerima manfaat.
Ia membenarkan data kuota masih berada di ranah pemerintah kota dan belum diserahkan kepada pihak legislatif.
Misgustini menjelaskan jumlah jamaah akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran terbaru.
“Rencana pemberangkatan umroh belum dibahas lebih jauh berapa totalnya, karena nanti disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ungkapnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.
APBD 2026 sendiri telah disahkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada akhir November 2025.
Dalam dokumen tersebut, belanja Sekretariat Daerah tercatat sekitar Rp159,6 miliar, sedangkan program wisata religi berada di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Menurut Misgustini, ketidakpastian kuota berkaitan dengan evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mewajibkan adanya tindak lanjut penyesuaian anggaran.
Penyesuaian itu dilakukan untuk memprioritaskan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat.
“Karena ada perubahan belanja untuk pengangkatan P3K, kami belum menerima rincian revisinya. Masih menunggu rekap dari Pemkot,” jelasnya.
Ia juga meminta agar detail teknis program dikonfirmasi langsung ke Bagian Kesra sebagai pengguna anggaran.
“Rincian itu ada di Kesra, seharusnya teman-teman konfirmasi ke sana karena mereka yang menjalankan anggarannya, coba dicek,” tegasnya.
Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana usai menghadiri paripurna pada Senin, 29 Desember 2025.
Saat ditanya soal jumlah kuota, Eva belum memberikan angka pasti dan hanya menjawab singkat. “Nanti kita lihat saja ya,” jawabnya.
Rentang waktu antara pengesahan APBD pada November dan belum tersedianya data kuota di awal tahun menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi anggaran.
Komentar