Referensinews.com – Rencana pembangunan perumahan ASN di Kota Bandar Lampung ternyata belum masuk penganggaran APBD 2026.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi.
Menurut Agus, hal itu ia ketahui dalam rapat evaluasi anggaran 2025 bersama Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum.
Dalam rapat, DPRD mengonfirmasi langsung kesiapan perencanaan dan penganggaran, namun belum ada alokasi pembiayaan APBD untuk 2026.
“Pada saat evaluasi 2025 minggu lalu, kami sudah konfirmasi ke Perkim dan PU. Memang belum ada pembahasan secara detail, walaupun perencanaannya sudah ada. Termasuk di 2026 juga tidak ada alokasi pembiayaan dari APBD,” ujarnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan jika ingin direalisasikan segera, opsi yang memungkinkan adalah kerja sama dengan pihak ketiga.
“Mau tidak mau, kalau memang tidak ada di APBD 2026 dan mau dilaksanakan sekarang, ya harus menggandeng pihak ketiga. Kita tetap mendukung program 3 juta rumah dari pusat sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Agus mencontohkan pembangunan perumahan non-APBD sebelumnya, seperti skema koperasi di kawasan Ragom Gawi.
“Itu bisa saja dilakukan, tidak harus melalui APBD. Tapi tentu harus direncanakan dengan matang, termasuk soal lahan. Saya juga belum mendapatkan informasi pasti terkait titik lahan di Tanjung Senang maupun Sukabumi,” jelasnya.
Ia menegaskan perumahan ASN harus menjadi kawasan percontohan dengan fasilitas umum dan sosial memadai serta bebas risiko banjir.
“Kalau ini perumahan ASN, harus jadi role model. Fasum, fasosnya jelas, dan kalau bisa menjadi perumahan percontohan yang bebas banjir,” tegasnya.
Di sisi lain, Agus mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk evaluasi program bedah rumah.
“Evaluasi saya setelah beberapa kali turun ke lapangan, bantuan Rp20 juta itu tidak cukup. Justru masyarakat harus nombok. Ini harus dipikirkan ulang,” pungkasnya.
Komentar