Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa, Wakil Ketua Dewan: Perlu Transportasi Publik Yang Baik

Referensinews.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung Aep Saripudin menghadiri Seminar Nasional Bersama Membangun Menuju Lampung Berjaya yang dilaksanakan di Hotel Novotel, Rabu (25/1/2023).

Seminar dengan tema Menangkap Peluang dan Potensi Pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya ini diselenggarakan Pemprov Lampung, Ikatan Ahli Perencanaan Lampung (IAP Lampung), dan IKA Undip Lampung.

Menurut Aep Saripudin, sebagai pusat perdagangan dan jasa, Bandar Lampung menjadi pusat ekonomi tujuan masyarakat dari luar daerah ke Kota Bandar Lampung.

Imbasnya adalah kemacetan pada saat kedatangan pagi dan saat kepergian sore. Maka salah satu solusi adalah memunculkan transportasi publik yang baik.

“Sedangkan kendala yang dihadapi untuk menciptakan transportasi publik yang baik yakni terkait biaya yang cukup tinggi. Khususnya biaya oprasional jika itu berjalan,” ungkap Aep Saripudin, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga:  Terkait KTP Digital, Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Minta E-KTP Tetap Dapat Digunakan Masyarakat

Selain ketersediaan transportasi publik, menurut politisi Partai Keadilan Sejahteta (PKS) ini, pembangunan metropolitan harus memiliki sinergitas dengan kabupaten/kota sekitar Bandar Lampung.

Sehingga jika ada imbas negatif untuk Bandar Lampung harus diselesaikan bersama. Misalkan, masalah banjir di Bandar Lampung yang diduga memiliki kaitan dengan gunung betung yang berada di Pesawaran.

“Sehingga harus memiliki daya resapan air yang baik agar tidak berimbas banjir di Bandar Lampung. Perlu sinergitas dan kordinasi yang baik antara kabupaten/kota di sekitar Bandar Lampung,” ucapnya.

Dilanjutkannya, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Sampah di siang hari juga berpengaruh dengan banyaknya tambahan warga dari luar yang masuk ke Bandar Lampung .

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung dan Manajemen Moka Gelar RDP Lanjutan, Berikut Ini Hasilnya

Sehingga, kata dia, diperlukan solusi serius dalam pengelolaan sampah.

“Tidak hanya Pemkot dengan DPRD Bandarlampung saja duduk bersama untuk mengatasi kendala tersebut. Tapi juga pihak swasta terkait agar ada kolaborasi bersama dalam pengelolaan transportasi publik,” ungkapnya.

“Poinnya tentu bukan hanya di Bandarlampung, tetapi Pemprov Lampung berkordinasi dengan kabupaten/kota di sekitar metropolitan,” tandasnya. (rn1)

Komentar