Referensinews.com – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sekarang ini telah masuk ke dalam fase pemulangan jemaah ke Indonesia.
Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) telah menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
Nodip yang dikeluarkan berisi catatan-catatan tentang penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M oleh Kemenag dan berisi 5 poin.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, membenarkan bahwa nodip tersebut terbit pada 16 Juni 2025 dan hanya ditujukan kepada 3 pihak terkait.
Pihak-pihak tersebut adalah Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.
Koherensi Data Jemaah Haji Indonesia
Ada masalah koherensi data pada jemaah di sistem E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifest penerbangan.
Dalam data tersebut, ditemukan ada beberapa nama jamaah yang berbeda-beda antara manifest dan jamaah yang ikut terbang dalam pesawat.
Pada proses pemvisaan, ada beberapa nama yang batal berangkat karena beberapa sebab sehingga harus diganti.
Tidak jarang proses pembatalan ini juga berlangsung secara tiba-tiba, baik karena batal karena sakit, meninggal atau sebab lainnya.
Pergerakan Jemaah dari Madinah ke Makkah untuk Gelombang I
Di Madinah, para jemaah dibagi hotel berdasarkan data penerbangan, namun saat akan berangkat ke Makkah, menggunakan data Syarikah.
Sementara ada kondisi konfigurasi sebagian kelompok kecil jemaah yang berbeda-beda Syarikah yang membuat jemaah ini sementara tinggal dulu di Madinah.
Ditjen PHU atau Misi Haji Indonesia menyediakan transportasi sendiri memakai mobil lebih kecil atau mini-bus atau mobil yang lain dan diindikasikan sebagai pemberangkatan tak sesuai prosedur.
Penempatan Jemaah di Hotel Makkah
Mayoritas jemaah haji Indonesia tinggal di hotel masing-masing sesuai Syarikahnya untuk mengamankan proses pemberangkatan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Namun, ada sejumlah jemaah yang terpisah dan berharap bisa bergabung dengan kloter besarnya, meski Syarikahnya berbeda.
Ada di antara jamaah yang memberi tahu kepindahan hotel mereka, tapi ada juga yang tidak memberitahu, baik kepada Kasektor maupun Ketua Kloternya.
Masalah Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah jemaah haji Indonesia yang lansia dan risiko tinggi cukup banyak.
Hal tersebut sudah didiskusikan sejak awal karena ada kekhawatiran dari Pemerintah Saudi, jumlah jemaah yang wafat di 2025 melebihi tahun lalu.
Sehingga, jemaah lansia dan risiko tinggi harus dijaga dengan baik oleh group dan pendampingnya.
Penyembelihan Hewan Dam
Mayoritas jemaah Indonesia melaksanakan haji Tamattu’ yang membuat mereka harus membayar dam.
Untuk penyembelihan dam, Kemenag sudah menyampaikan kepada Kementerian Haji bahwa di Indonesia ada dua skema.
Pertama, melalui Adahi, perusahaan penyembelihan dan pengelolaan hewan yang diserahi mandat oleh Kerajaan untuk mengelola kurban dan hadyu.
Kedua, melakukan pembelian langsung atau kerja sama KBIHU dengan mitra setempat.
Masalah muncul saat aturan penyembelihan melalui Adahi muncul belakangan sedangkan banyak jemaah Indonesia melalui KBIH sudah memiliki komitmen dengan RPH (Rumah Potong Hewan), membeli sendiri di pasar, atau bermitra.
Sedangkan untuk tahun 2025 ini, pemerintah Arab Saudi melarang keras penyembelihan dam selain melalui Adahi.***
Komentar