Referensinews.com – Minimnya penerangan jalan di tanjakan PJR Way Gubak, Jalan Ir. Sutami, memicu perhatian DPRD Kota Bandar Lampung terkait keselamatan warga.
Kondisi gelap di jalur itu meningkatkan risiko kecelakaan, terutama karena arus truk dan mobil angkutan barang yang melintas cukup padat.
Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung Yuhadi menegaskan, persoalan PJU tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Pemerintah Kota dalam membuat regulasi ini jangan setengah-setengah. Di satu sisi PJU dialihkan ke Dinas Perhubungan, tapi di sisi lain tidak dilakukan serah terima secara jelas,” kata Yuhadi.
Ketidakjelasan tersebut membuat Dinas Perhubungan terkesan lamban menangani persoalan penerangan jalan.
“Kalau memang sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan, ya harus diserahterimakan secara resmi. Jangan PU sudah melepas, tapi administrasinya belum tuntas. Akhirnya Dishub terkendala,” ujarnya.
Yuhadi menilai kondisi gelap sangat berbahaya, apalagi menjelang Ramadan ketika aktivitas malam masyarakat meningkat.
“Jangan sampai rakyat Kota Bandar Lampung jadi korban karena malam hari gelap. Apalagi ini sudah Ramadan, aktivitas malam pasti lebih ramai. Pemerintah harus punya langkah konkret,” tegasnya.
Ia meminta Dishub segera verifikasi dan inventarisasi ruas jalan yang membutuhkan PJU, terutama jalan lintas, penghubung, dan arteri yang ramai malam hari.
“Pertama, verifikasi. Kedua, evaluasi. Ketiga, inventarisasi berapa ruas jalan yang butuh PJU dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Itu harus jelas,” ucap Yuhadi.
Ia menyoroti Pajak Penerangan Jalan yang dibayar masyarakat setiap bulan melalui rekening listrik, namun banyak jalan tetap gelap.
“Masyarakat itu bayar pajak penerangan jalan setiap bulan. Di rekening listrik ada itu, pajak lampu jalan. Uang rakyat masuk ke kas daerah, nilainya miliaran rupiah. Tapi feedback-nya masih banyak jalan gelap. Ini yang harus dievaluasi,” katanya.
Yuhadi menegaskan pemerintah tidak boleh menarik pajak tanpa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Jangan uangnya diambil, tapi fasilitasnya tidak diadakan. Rakyat bayar, tapi depan gang rumahnya saja masih gelap. Ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya.
Komisi III akan terus mendorong pemerintah kota menyelesaikan persoalan administrasi dan teknis PJU agar titik rawan kecelakaan seperti tanjakan PJR segera terang demi keselamatan masyarakat.
Komentar