Anggota DPRD Yuni Karnelis Tegaskan Cegah Stunting Adalah Tanggung Jawab Bersama

Referensinews.com – Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang juga Ketua Wanita Keadilan Lampung Yuni Karnelis mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pencegahan kasus stunting.

Ajakan tersebut dikemukakan Yuni usai menghadiri seminar Stunting Untuk Awam yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bandar Lampung, Minggu 15 Januari 2023.

Menurutnya, stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar seusianya.

Angka stunting di Lampung berdasarkan Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 sebesar 18,5 persen mengalami penurunan yang terbilang signifikan dibanding tahun 2019 yang sebesar 26,26 persen.

“Alhamdulillahnya, angka stunting di Lampung terus turun. Tapi tetap menjadi PR kita bersama, bahwa stunting harus dicegah. Efek stunting ini cukup banyak, antara lain anak yang stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan rendah dan kualitas SDM yang dihasilkan rendah,” pesan Yuni.

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung Gelar Sosialisasi Uji Publik Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Guna menekan angka stunting, perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat menurutnya perlu dilakukan dalam upaya penerapan gizi seimbang.

Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, juga mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarga.

Beberapa langkah untuk mengatasi masalah gizi antara lain menimbang berat badan secara teratur, memberikan air susu ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan (ASI eksklusif), serta makan dengan menu bervariasi.

“Bagaimana pun upaya mencegah stunting menjadi tanggung jawab bersama. Saya mengapresiasi kegiatan seminar stunting untuk awam ini. Sebagai anggota DPRD Bandar Lampung dan sebagai ketua Wanita Keadilan Lampung kami juga memiliki visi meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan anak di Lampung. Kami sangat mendukung program cegah stunting,” tukasnya. (rn1)

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung Desak Pembatalan SK 30 Honorer di BPBD dan RSUD Dadi Tjokrodipo

Komentar