Dipanggil DPRD Kota, Ini Jawaban Lurah Beringin Raya Perihal Dugaan Keterlibatan Dalam Pemasangan Stiker Bacaleg DPR RI

Referensinews.com – Komisi I Anggota DPRD Kota Bandar Lampung memanggil Lurah Beringin Raya M.Nur Arifin.

Pemanggilan dilakukan terkait beredar informasi kerterlibatannya dalam pemasangan stiker calon bakal calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem dan Ketua Karang Taruna Bandar Lampung, Rahmawati Herdian.

Pemanggilan Lurah Beringin Raya itu berlangsung dalam ruangan Komisi I DPRD kota Bandar Lampung pada hari Kamis, 4 Mei 2023.

Nur Arifin mengatakan, ia tidak terlibat dalam pemasangan stiker.

Namun keberadaannya di sana hanya memastikan apa yang sedang dilakukan sekelompok pemuda yang saat itu sedang memasang stiker.

“Saya hanya memastikan sebagai lurah apa sih yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang saat itu dilakukan oleh sekelompok pemuda yang saat itu sedang memasang stiker, tidak ada unsur politik. Sebagai ASN kita juga paham ada undang undang yang tidak boleh dilakukan untuk mendukung salah satu calon apalagi,” ungkap usai hearing dengan Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 4 Mei 2023.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Warning Pelaku Usaha Hiburan Lengkapi Izin Usaha

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Sidik Efendi menyampaikan, penggilan terhadap Lurah Beringin Raya M. Nur Arifin menjadi pelajaran bagi kelurahan lainnya untuk netral sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 terkait ASN.

“Stiker yang ditempel itu memang Ketua Karang Taruna, tetapi masyarakat juga tahu bahwa Ketua Karang Taruna ini akan jadi bakal calon Anggota Legislatif DPR RI,” ucapnya.

Sidik Efendi menegaskan, 126 lurah di Kota Bandar Lampung harus bisa bersikap netral, tidak boleh berpihak pada salah satu calon atau partai. Begitu pun dengan RT.

“Ini bukan terkait melanggar, tapi berbicara etika karena berbicara etika, karena memakai seragam ASN,” sesalnya.

Kendati demikian, Sidik menyampaikan bahwa belum ada sanksi apapun atas lurah tersebut.

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung dan Eksekutif Setujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

“Sanksinya belum ada, ini sudah ada klarifikasi dari pihak lurah, makanya kita undang juga Inspektorat dan bagian hukum Pemkot Bandar Lampung untuk pengawasan kepada ASN Pemkot agar tidak melakukan pemasangan stiker atau baliho untuk menjaga netralitas dia sebagai ASN,” tegas Sidik. (rn1)

Komentar