Referensinews.com – DPRD Bandar Lampung memberikan kritik kepada Pemkot dan Dinas Pendidikan terkait penghapusan uang komite SMP Negeri yang belum didukung regulasi dan anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD, Asroni Paslah, menegaskan belum ada Peraturan Wali Kota (Perwali) resmi terkait penghapusan uang komite, meski kebijakan sudah diterapkan di beberapa sekolah.
“Jangan sampai hari ini SMP Negeri sudah dilarang memungut uang komite, tapi regulasinya belum ada dan anggarannya belum siap. Ini berbahaya,” ujar Asroni.
Menurutnya, Pemkot seharusnya sejak awal memperkuat skema pendanaan sekolah, terutama melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), untuk mengantisipasi dampak penghapusan uang komite.
Ia menilai alokasi BOSDA saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal, karena total anggaran di bawah Rp10 miliar dan belum mencerminkan kebutuhan operasional sekolah.
“Anggaran BOSDA itu belum maksimal dimasukkan dalam RKA Dinas Pendidikan. Harusnya dari awal mereka berani memaksimalkan,” kata Asroni.
Minimnya alokasi BOSDA berpotensi mengganggu kegiatan sekolah jika uang komite benar-benar dihapus tanpa solusi pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.
Asroni juga menyoroti pola penyaluran BOSDA yang belum berkeadilan, karena besaran bantuan disamaratakan tanpa mempertimbangkan jumlah murid dan kapasitas sekolah.
“Sekolah dengan murid sedikit jangan disamakan dengan sekolah besar atau sekolah unggulan. Harus ada klaster, harus ada klasifikasi,” jelasnya.
Sistem klasterisasi menurutnya penting agar distribusi BOSDA lebih terukur, tepat sasaran, dan sesuai kondisi tiap sekolah.
Asroni mendesak Wali Kota Bandar Lampung segera menerbitkan Perwali penghapusan uang komite SMP Negeri dan membahasnya matang bersama tim ahli.
“Regulasinya harus jelas, anggarannya harus siap. Jangan kebijakan sosialnya bagus, tapi pelaksanaannya justru membebani sekolah,” pungkas Asroni.
Komentar