Referensinews.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, S.E., kembali melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait persoalan layanan publik yang dinilainya belum tertangani secara optimal.
Dalam pernyataannya kepada media pada Rabu, 30 April 2025, Rizaldi menyebut buruknya layanan transportasi umum sebagai salah satu isu utama yang harus segera dibenahi. Menurutnya, transportasi adalah kewajiban negara yang telah diatur dalam undang-undang dan merupakan hak dasar warga.
“Transportasi itu kewajiban negara, ada undang-undangnya. Negara tidak boleh lalai. Ini bukan sekadar kenyamanan, tapi bagian dari hak warga,” ujar Rizaldi, (3/5/2025).
Politisi Fraksi Gerindra ini menilai bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung belum menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki sistem transportasi. Ia mengingatkan bahwa jika masalah tersebut terus diabaikan, dampaknya akan merembet ke sektor-sektor lainnya.
Tak hanya transportasi, Rizaldi juga menyoroti persoalan parkir yang kini berkembang menjadi masalah krusial. Ia menyebutkan bahwa tanpa penanganan serius, isu parkir bisa memperparah kondisi lalu lintas dan menurunkan kenyamanan warga.
“Parkir itu juga masalah esensial, ini akan jadi bola panas selanjutnya. Kalau tidak segera ditangani, akan menambah beban dan memperkeruh situasi,” tambahnya.
Rizaldi bahkan menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini seperti mengalami bottleneck atau penyumbatan kebijakan di level esensial, akibat lemahnya koordinasi dan kepemimpinan dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau Bunda (sapaan akrab Wali Kota Eva Dwiana) tidak bisa mengorkestra hal-hal esensial ini, maka semua akan terus menjadi paradoks. Di satu sisi kita ingin kota ini maju dan nyaman, tapi di sisi lain pondasinya belum selesai,” kritiknya.
Bukan kali pertama, Rizaldi sebelumnya juga pernah menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemkot, mulai dari penanganan air lindi, pengelolaan sampah, banjir, hingga kondisi infrastruktur jalan.
Di akhir pernyataannya, Rizaldi mengajak seluruh unsur di pemerintahan untuk kembali pada prinsip tata kelola yang baik dan fokus menyelesaikan persoalan mendasar warga.
“Kalau kita tidak mulai dari yang esensial, maka apapun yang dibangun di atasnya akan rapuh. Ini bukan soal siapa yang memimpin, tapi soal tanggung jawab kita pada warga kota ini,” pungkasnya.***
Komentar