Referensinews.com – DPRD Kota Bandar Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bandar Lampung, mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 4 Mei 2026. Juru bicara Pansus, Heti Friskatati, mengatakan bahwa meski pemerintah daerah mencatat sejumlah capaian positif, masih terdapat berbagai sektor yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam laporan Pansus, DPRD mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung yang mencapai 5,31 persen pada 2025, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,91 persen. Angka tersebut bahkan dinilai melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi maupun nasional.
Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 7,91 persen pada 2024 menjadi 7,53 persen pada 2025 seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, DPRD menilai sektor pendidikan masih menghadapi tantangan cukup besar, khususnya terkait angka putus sekolah dan rendahnya peningkatan rata-rata lama sekolah serta angka partisipasi murni. Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan daerah ke depan.
Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian, terutama sistem drainase yang dinilai belum optimal dan masih memicu banjir di sejumlah wilayah. DPRD mendorong pembenahan drainase secara menyeluruh disertai peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Meski demikian, dewan tetap memberikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah kota dalam penanganan banjir.
Di bidang kesehatan, Pansus juga merekomendasikan peningkatan pelayanan di RSUD A. Dadi Tjokrodipo agar kualitas layanan kesehatan masyarakat semakin maksimal.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, DPRD meminta dinas terkait lebih aktif menekan angka pengangguran melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pembangunan Balai Latihan Kerja disebut sebagai langkah konkret yang patut diapresiasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap bersaing.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih optimal agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Eva Dwiana menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi seluruh masukan sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.
Komentar