Agus Djumadi: Banjir di Panjang Dampak Lemahnya Tata Kelola Kota, Bukan Sekadar Tembok Pelindo

Referensinews.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, angkat bicara terkait banjir besar yang melanda wilayah Panjang pada Senin (21/4/2025). Ia menilai bahwa persoalan banjir bukan hanya akibat saluran air yang tertutup bangunan, tetapi merupakan akumulasi dari masalah sistemik dalam tata kelola kota.

“Banjir di Panjang itu bukan sekadar soal tembok Pelindo menutup drainase. Itu hanya salah satu faktor teknis. Kita harus jujur mengakui bahwa ini adalah buah dari lemahnya kebijakan tata ruang, buruknya pengelolaan drainase, dan minimnya koordinasi lintas lembaga,” ujar Agus saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Pidada, Rabu (23/4).

Menurutnya, banjir diperparah oleh curah hujan ekstrem dan aktivitas tambang ilegal. Namun, ia juga menyoroti sejumlah akar masalah lain yang selama ini luput dari perhatian, seperti alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, buruknya sistem peringatan dini, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran air.

“Drainase kita belum mendapatkan perhatian yang memadai secara menyeluruh. Pemerintah kota perlu memperkuat perencanaan berbasis data, termasuk menyusun peta kawasan rawan banjir sebagai acuan mitigasi. Tanpa itu, setiap musim hujan risiko bencana akan terus berulang dan merugikan masyarakat,” tambahnya.

Agus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang membuang limbah ke aliran air, serta ketiadaan sistem mitigasi cepat di kawasan padat penduduk.

“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Pemerintah kota, provinsi, Pelindo, dan masyarakat harus duduk bersama membangun sistem yang berkelanjutan. Jangan saling lempar tanggung jawab saat bencana datang,” tegasnya.

Komisi III DPRD, kata Agus, akan mendorong pembentukan tim audit tata ruang dan drainase, serta mendesak Pemkot untuk segera melakukan normalisasi saluran dan memperbaiki sistem peringatan dini di wilayah rawan.

“Kita akan panggil semua pihak terkait. Tidak boleh ada lagi pembiaran. Banjir ini harus menjadi alarm keras bahwa kota ini sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.***