Referensinews.com – Dalam rapat paripurna DPRD Bandar Lampung, Senin (27/5), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyerahkan hasil laporan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I Aderli Imelia Sari.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menerangkan bahwa Pemkot Bandar Lampung telah menyusun laporan anggaran yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Lampung.
Hasil audit laporan keuangan kota dinyatakan WTP atau sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dikelola sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Terkait esensi belanja dan pendapatan daerah pada tahun 2023, PAD Bandar Lampung dianggarkan Rp 1,3 triliun dengan realisasi Rp 694,6 miliar lebih atau tercapai 52,67 persen lebih dari target yang ditentukan.
Pasca pemaparan Pemkot Bandar Lampung, dari delapan fraksi sebagian besar menerima dan mengapresiasi laporan tersebut.
Hanya saja terdapat dua di antaranya yang memberikan kritik keras, yakni dari Fraksi PDIP dan PKS.
Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi Partai PDIP melalui juru bicara Sri Jamsari menyebut bahwa Wali Kota harus lebih serius dalam menangani banjir.
“Kami tidak dapat mengabaikan masalah banjir ýang beberapa kali melanda Kota Bandar Lampung, khususnya akhir 2023 dan awal tahun 2024,” ucapnya.
Menurutnya, data menunjukkan 6 kecamatan mengalami banjir cukup parah dengan ribuan warga harus mengungsi.
Bahkan, kata dia, ketinggian air mencapai 200 cm, seperti di Rajabasa, Nunyai, Pakir RS Urip, TBS, dan Bumiawaras.
Terkait belanja anggaran, disebutkan bahwa berdasarkan data yang mereka peroleh, realisasi anggaran pendapat ada di angka 78,48 persen sedangkan 21,52 persen belum tercapai target.
Pada sektor belanja daerah baik operasi maupun modal realisasi 78,65 persen dan 73,12 persen.
“Kami mengapresiasi upaya Pemkot Bandar Lampung yang bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah. Tapi angka tersebut menunjukkan masih ada uang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran,” ucapnya.
“Maka evaluasi harus dilakukan untuk memberi target lebih tinggi, juga meminta meningkatkan partisipasi publik,” sambungnya.
Fraksi PDIP juga meminta perbaikan drainase yang dinilai belum sesuai dan membuat dampak banjir.
“Kami mendesak Pemkot Bandar Lampung dalam upaya penanganan dan mitigasi bencana banjir melalui ruang dan pengendalian hijau. Juga memberi peringatan dini,” sarannya.
Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicara Agus Djumadi meminta Pemkot Bandar Lampung memperhatikan kurangnya daerah resapan air.
Pun meminta pemkot untuk tegas menghukum pihak korporasi bila melakukan kecurangan yang merugikan rakyat.
“Ketika musim penghujan tiba, Bandar Lampung kerap dikepung banjir. Oleh karena itu kami meminta Pemkot Bandar Lampung untuk tidak sembarangan dalam memberikan izin investasi ekonomi, lalu abai terhadap keselamatan warganya,” sarannya.
Lalu, lanjut dia, pemkot harus tegas apabila ada korporasi yang hendak berdiri di sekitar lokasi rawan bencana.
“Dan dalam bidang kesehatan kami meminta tambahan anggaran bagi rumah sakit untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tandasnya.
Menanggapi hal itu semua, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan apresiasi dan masukannya demi kebaikan Kota Tapis Berseri kedepannya.
“Pandangan fraksi-frakssi alhamdulilah semua ajuan dan pertanggung jawaban kita diterima dan harapan kita kedepan Kota Bandar Lampung makin berkalborasi luarbiasa menjadi kota besar terbaik,” ucapnya.
Kemudian, soal tambahan anggaran pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit, Eva menyebut hal itu memang menjadi prioritas bersamaan dengan program lainnya saat ini.
“Anggaran kesehatan ditambah, juga pendidikan dan infrastruktur yang memang prioritas,” tandasnya.
Untuk diketahui, selain pembahasan Rakerda Pertanggungjawaban APBD 2023, Paripurna tersebut juga membahas ajuan inisiatif 6 Perda Baru oleh DPRD Kota Bandar Lampung, ýang jawabannya akan disampaikan wali kota pada Selasa 28 Mei 2024. (adv)
Komentar