Ya, berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran lnsentif Tenaga Kesehatan Daerah (lnnakesda) Tahun 2021 yang bersumber dari refocusing 8% Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021, sampai dengan 15 Agustus 2021, 10 daerah mendapat catatan khusus dalam pencairan Innakesda dengan rincian untuk Bandarlampung belum merealisasikan anggaran sebesar Rp11.079.600.000.
Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandarlampung menyebut keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) sejak Februari lalu akan terselesaikan dalam waktu dekat. Kepala Dinkes Bandarlampung Edwin Rusli ditemui di Pemprov Lampung menuturkan, anggaran telah tersedia. “Jadi pembayaran hari ini lah bisa dibayarkan,” ungkap Edwin, Selasa (31/8) .
Dia melanjutkan, pembayaran insentif nakes rencananya terbayarkan untuk tiga bulan: Febuari, Maret, dan April. Selebihnya pada Mei, Juni, Juli rencananya pekan depan.
Secara total, Edwin menyebut pembayaran insentif nakes berkisar Rp350 juta per bulan. Jumlah tersebut untuk nakes yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Pembayaran selama sebulan sebanyyak Rp350 juta, dari Febuari hingga April untuk nakes kita yang di Puskesmas dan Rumah Sakit,” tambahnya.
Terkait keterlambatan pembayaran, Edwin mengatakan karena ada persoalan verifikasi tenaga kesehatan. “Jadi bukan karena kesalahan APBD tak ada uang atau apa, tapi karena kita telat memverifikasi,” tandasnya.
Gubernur: Yang Macet Akan Saya Tegur
Pemprov Lampung mendorong pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) diutamakan. Mengingat nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, seluruh pembayaran insentif nakes harus segera dibayarkan. “Kalau ada yang macet nanti saya tegur,” ungkap Arinal, Selasa (31/8) melalui pesan WhatsApp-nya, dikutip dari Radarlampung.co.id.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menambahkan, nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19. Karena itulah hak yang harus diterima nakes harus segera dibayarkan.
“Yang kita tahu, nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19 saat ini. Karena itu tentu haknya (dalam hal ini insentif) harus diselesaikan,” lanjut Nunik -sapaan akrab Chusnunia.
Komentar