Referensinews.com – Kasus kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung tetap tinggi, sehingga Komisi IV DPRD mendorong penguatan perlindungan anak secara menyeluruh.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti dominasi kekerasan seksual, bullying, dan aduan kecanduan game serta penggunaan gawai berlebihan.
“Data yang disampaikan Dinas PPPA dan UPTD PPA ini tidak bisa dipandang biasa. Ini alarm serius bahwa persoalan kekerasan dan perlindungan anak masih membutuhkan perhatian dan kebijakan yang lebih kuat,” ujarnya.
Berdasarkan UPTD PPA, sepanjang 2025 tercatat 55 kasus kekerasan anak, termasuk bullying dan pencabulan, dengan sekitar 90 persen sudah ditangani hingga tahap akhir.
“Penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya mencatat dan menyelesaikan kasus. Harus ada langkah terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan hingga pemulihan psikologis,” tegas Asroni.
Ia menekankan faktor lingkungan dan latar belakang keluarga menjadi pemicu utama, termasuk minimnya pengawasan orang tua terhadap anak.
DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui OPD terkait memperkuat Dinas PPPA dari sisi anggaran, SDM pendamping, rumah aman, dan layanan konseling.
Kolaborasi lintas sektor juga dianggap penting, termasuk sinergi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat.
“Sekolah dan lingkungan keluarga harus menjadi tempat yang melindungi anak, bukan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan,” tegasnya.
Komisi IV menegaskan pengawasan program perlindungan anak harus diperketat, evaluasi Sekolah Ramah Anak dijalankan, serta anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan anak.
“Anak-anak adalah aset masa depan daerah. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap setiap bentuk kekerasan yang mengancam tumbuh kembang mereka,” pungkas Asroni.
Komentar