Referensinews.com – Kabinet Merah Putih baru saja menunjuk Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
Gerakan awal yang bakal dilakukan dirinya adalah mengevaluasi kebijakan zonasi, kurikulum Merdeka, dan ujian nasional.
Apakah akan ada ujian nasional lagi?
Menurut Abdul Mu’ti, setiap kebijakan selalu memiliki pro dan kontra.
Oleh karena itu, meninjau kembali kebijakan adalah cara untuk sampai pada kesimpulan yang tepat.
“Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa,” ungkap Abdul Mu’ti kepada awak media di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Karena itu, dirinya mengaku dalam beberapa saat ini bakal meminta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, juga dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
“Dari kalangan wartawan, teman-teman masyarakat, bisa menyampaikan aspirasinya,” ungkap Abdul Mu’ti.
Sosok yang menjabat Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah itu menyatakan ingin menjadi menteri yang banyak mendengar.
Cara tersebut menurutnya akan menjadi referensi untuk membuat kebijakan.
“Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar,” ungkapnya.
Abdul Mu’ti mengungkapkan, kurikulum Merdeka memang perlu dikaji ulang karena masih baru.
Selain itu, dalam praktiknya, belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan.
“Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat,” kata dia.
Kemudian, soal ujian nasional, kajian ulang menurutnya diperlukan karena banyak perdebatan.
Sehingga, pihaknya bakal mendengar pendapat pakar, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan.
“Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan,” kata dia.
“Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” sambungnya.
“Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” kata dia.
“Tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden,” tandasnya.
Komentar